Ombudsman Temukan Maladministrasi dalam Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan di Puskesmas Muara Jernih

Setelah menerima laporan terkait seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan di Puskesmas Muara Jernih Kabupaten Merangin tahun 2023, Ombudsman RI Perwakilan Jambi segera mengambil langkah dengan melakukan investigasi mendalam. Saiful Roswandi, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, mengungkapkan dalam keterangan pers kepada media pada Kamis (29/2/2024) bahwa tim pemeriksa dari Ombudsman telah turun langsung ke Kabupaten Merangin untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah diterima.

Dalam keterangan tersebut, Saiful Roswandi menjelaskan bahwa hasil investigasi Ombudsman menyimpulkan adanya indikasi maladministrasi dalam proses seleksi tersebut. Kepala Puskesmas Muara Jernih dan Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Merangin terbukti melakukan kelalaian dan pengabaian kewajiban hukum terkait hasil seleksi kompetensi tenaga kesehatan PPPK Kabupaten Merangin Tahun 2023 atas nama Neneng Nurlita. Menurut Ombudsman, Neneng Nurlita tidak memenuhi persyaratan sebagai Pelamar Khusus Tenaga Kesehatan PPPK pada lokasi Formasi Puskesmas Muara Jernih Kabupaten Merangin.

Tim Pemeriksa dari Ombudsman RI Provinsi Jambi, dipimpin oleh Kepala Keasistenan Pemeriksaan Indra, SH. MH, bersama dengan anggota tim lainnya, seperti Beny Gunawan, SH. MH, Masnur Rachman, dan Oga Hivasko Geri, bertemu dengan beberapa pihak terkait, termasuk Asisten II Setda Kabupaten Merangin, Suherman, Kepala Badan BKPSDMD, Ferdi Anshori, Inspektur Inspektorat daerah Merangin, Defi Martika, dan Kepala Puskesmas Muara Jernih, Erni.

Setelah melakukan investigasi menyeluruh, Ombudsman RI menetapkan beberapa tindakan korektif yang harus dijalankan. Pertama, Ombudsman meminta Pj Bupati Merangin selaku Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan (PPK) melalui Panitia Seleksi Daerah PPPK Kabupaten Merangin untuk tidak mengusulkan calon PPPK yang tidak memenuhi syarat, dalam hal ini berinisial NL, untuk menjadi pegawai PPPK Tenaga Kesehatan di Puskesmas Muara Jernih Kabupaten Merangin Tahun 2023. Selain itu, Ombudsman juga menyarankan agar Pj Bupati Merangin memberikan pembinaan kepada Kepala Puskesmas Muara Jernih Kabupaten Merangin.

Lebih lanjut, Saiful Roswandi menegaskan bahwa Ombudsman RI akan terus memonitor dan menindaklanjuti pelaksanaan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut. Selain itu, ia juga mengajak masyarakat dan peserta seleksi PPPK yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Ombudsman melalui nomor WhatsApp 08119593737, dengan melampirkan kronologi dan kartu identitas lengkap seperti KTP.

Dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh Ombudsman RI, diharapkan integritas dan transparansi dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat terjaga dengan baik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan publik dapat tetap terjaga.(*)

The post Ombudsman Temukan Maladministrasi dalam Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan di Puskesmas Muara Jernih appeared first on Jambilink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *